Tulisan ini mengulas peran dan fungsi dari partai politik Islam; sebagai penyerap aspirasi masyarakat dengan studi kasus di DPW PPP Jatim. Adapun Rumusan masalah secara spesifik adalah; (1) Bagaimanakah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur mengimplementasikan Undang-Undang  No. 2/2008 tentang Partai Politik dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. (2) Bagaimanakah pola komunikasi politik dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ( DPW PPP ) Propinsi Jawa Timur. Perspektif kajiannya adalah sosial politik. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Undang-undang No.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan secara baik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. (2) Komunikasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagian besar telah dilakukan oleh para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. Tiga fungsi yang tersebut adalah; fungsi legeslatif, fungsi controling/ pengawasan, dan fungsi budgeting/ anggaran telah dilaksanakan oleh para anggota DPRD Jatim dari Fraksi Persatuan Pembangunan.