Legislation and court decisions have limited the power of the freedom principle of contract enforcement. In the business world, it has been imposed the restrictions on the principle of freedom of contract through a standard agreement (standard contract). In the practice realm, this restriction do not preclude the parties to fulfill their legal interests through definite agreement. This kind of agreement has been growing to meet legal needs of society despite its substantial and procedural material has not fulfilled the principle of freedom of contract. This assessment system is to show the relevance of the Civil Law and Common Law in the development of standard contract arrangement. Peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  telah  membatasi  daya  berlakunya asas kebebasan berkontrak. Di dalam dunia bisnis, telah diberlakukan pembatasan pula atas asas kebebasan berkontrak melalui perjanjian baku (standard contract). Di dalam prakteknya, pembatasan tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memenuhi kepentingan hukumnya melalui perjanjian baku. Perjanjian baku semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat meskipun perjanjian baku baik secara substansiil maupun prosedural belum memenuhi sepenuhnya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pengkajian ini hendak menunjukkan relevansi sistem Civil Law dan Common Law dalam pengembangan pengaturan perjanjian baku.