Abstrak: Pembatasan Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Kebijakan Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah Islam. Sasaran besar yang ingin dibidik dalam tulisan ini ialah bahwa Islam telah menjelaskan secara terang benderang hal-hal yang mesti dipatuhi oleh seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang pemimpin dalam setiap kebijakannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih lagi jika kebijakan yang dimaksud diklaim sebagai keinginan Tuhan agar masyarakat menerima begitu saja seperti yang pernah terjadi di Erofa pada abad pertengahan di mana para pemimpin mengklaim dirinya sebagai wakil- wakil Tuhan yang mengakibatkan perseteruan yang berlangsung beberapa abad antara pemimpin dengan rakyatnya. Karena Islam memandang pemimpin sebagai manusia biasa dan tidak terlepas dari kekeliruan yang mesti diluruskan oleh masyarakatnya, maka tulisan ini akan menjelaskan hal-hal yang mesti dindahkan oleh para pemimpin agar masyarakatnya tidak merasa dirugikan.Kata Kunci: Otoritas Kepala Negara, Kebijakan Politik, Fikih Siyasah Islam.Abstract: Limiting the Authority of Heads of State in Determining Political Policy in terms of siyasah Islamic Jurisprudence. A major goal to be targeted in this paper is that Islam has been clearly explained, some points to be considered by a leader in taking a political policy. It is intended to be implicated in order that a leader in each of his policies is not rule   arbitrarily. Moreover, if all the policies are claimed as God’s desire to make society directly receive them as that was happened in medieval Europe, where all leaders claimed themselves as the representatives of God. That action caused a dispute between the leaders and their society that was happened in several centuries. As Islam has seen a leader as a human being who is not in spite of mistakes those should be rectified by society, this paper will clearly describe the things those should be heeded by the leaders so that the society will not feel disadvantaged.Keywords: Authority of Heads of State, Political Polic, Islamic Jurisprudence.DOI: 10.15408/ajis.v12i1.974