Abstrak. The research discusses the SAMISADE Policy, which was first inaugurated in 2021 and aims to accelerate development in Bogor Regency. The purpose of this study is to explain the relationship between actors in achieving village development through the SAMISADE Policy in Tonjong Village, Bogor Regency. This study employs a qualitative method to directly explain the dynamics and situations of the SAMISADE policy and to gain an in-depth understanding of the topic being studied. The findings of this study indicate that the relationships between the key actors involved, namely the village head, the Bogor Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD), NGOs, and the community itself, play a significant role in the implementation of the SAMISADE policy in Tonjong Village. The primary objective of the SAMISADE policy is commendable, and it is hoped that it can be adopted in other regions throughout Indonesia. Overall, the infrastructure development and achievements under the SAMISADE policy are satisfactory. Nevertheless, it is regrettable that in certain areas, such as Tonjong Village, the implementation has not been as successful as it could have been.Keywords: ANT Theory, Bogor Regency, Community, DPMD, Head of Village, NGOs, Policy, SAMISADE.Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan SAMISADE yang pertama kali diresmikan pada 2021 dan diperuntukkan untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi aktor dalam mewujudkan pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dinamika dan situasi kebijakan SAMISADE secara langsung dan mendapatkan pemahaman mendalam terkait topik yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah relasi antar aktor yang terkait, yaitu kepala desa, DPMD Kabupaten Bogor, LSM, dan masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Tujuan utama kebijakan SAMISADE ini sangat baik, sehingga diharapkan dapat diadopsi di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Secara garis besar pembangunan infrastruktur dan pencapaian dari kebijakan SAMISADE juga sudah mumpuni. Namun, sangat disayangkan untuk di daerah tertentu seperti Desa Tonjong pelaksanaannya belum memuaskan.Kata Kunci: DPMD, Kabupaten Bogor, Kebijakan, Kepala Desa, LSM, Masyarakat, SAMISADE, Teori ANT.