Kementerian Agama memiliki Kantor Satuan Kerja sebanyak 3,000 unit dengan mengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebanyak 5,666 Dipa, diketahui alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) Kementerian Agama cukup besar. Sistem Multi DIPA yang dipakai saat ini pada Satuan Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Kabupaten/Kota membuat alokasi anggaran untuk honor operasional satuan kerja (521115) menjadi besar mencapai 12,1 % dari pagu belanja operasional (002). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Multi DIPA terhadap besarnya anggaran belanja honor operasional satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Dan Kabupaten/Kota . Dengan metode penerapan skema sistem Satu DIPA pada Kantor Kementerian Agama tingkat Wilayah dan Kabupaten/Kota dapat diketahui Sistem Multi DIPA saat ini membuat anggaran belanja operasional satuan kerja tidak efisien tidak sesuai dengan prinsip penganggagaran berbasis kinerja yang menekankan konsep Value for money mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas