Interfaith marriages still occur in Indonesia. Interfaith marriage is a complex and interesting topic to discuss. There are many things to consider when two people of different religions decide to get married and form a family. This marriage often raises very complex issues where men and women of different faiths want to enter into interfaith marriages in order to obtain the status of a relationship, regardless of whether the relationship is forbidden or permissible in Islamic teachings. The method used is qualitative research with a literature review approach. Based on the results of the study, it can be concluded that interfaith marriage between muslims and members of other religions is not permissible and haram. In the positive law of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (1) it is explained that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion. According to the Compilation of Islamic Law, articles 40 and 44 of Chapter VI strictly prohibit interfaith marriages between muslim men and non-muslim women and muslim women with non-muslim men. Meanwhile, MUI fatwa number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 explains that interfaith marriage is haram and invalid. [ Pernikahan beda agama masih terjadi di Indonesia. Pernikahan beda agama merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika dua orang dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga. Pernikahan ini seringkali menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dimana laki-laki dan perempuan berbeda keyakinan ingin melangsungkan pernikahan beda agama demi mendapatkan status sebuah hubungan, terlepas dari apakah hubungan tersebut dilarang atau diperbolehkan dalam ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama antara umat Islam dengan umat agama lain hukumnya tidak diperbolehkan dan haram. Dalam hukum positif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 dan 44 Bab VI dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Sedangkan dalam fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menjelaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah.]