Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)

August 08 2020 | Published by jicl2020

Saat ini, mungkin banyak orang yang kurang pemahamannya terhadap minuman
keras, baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dan budaya meminum
minuman keras ini bahkan sudah menjadi gaya hidup masa kini untuk mengikuti trend
zaman sekarang, khususnya bagi anak-anak muda yang mengekspresikan kesenangannya
dengan minuman keras, bahkan ada juga yang melampiaskan masalahnya dengan
minuman keras. Sedangkan syariat Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuannya
dalam fqh jinayat untuk menuntaskan maslah ini. Kemudian Pengadilan Negeri Klaten
telah menetapkan hukuman atau sanksi bagi peminum khamr dengan membayar denda
ataupun dengan kurungan. Penelitian ini akan mengkaji tentang hukuman bagi peminum
khamr menurut putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln serta
dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library
research) dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan riset. Sedangkan
analisa data menggunakan metode komparatif yaitu perbandingan hukum. Hasil dari
penelitian ini meunjukkan bahwa: walaupun syariat Islam atau Fiqh Jinayat tidak mungkin
diimplementasikan di daerah Klaten, akan tetapi sesungguhnya para aparat hukum
sudah berusaha dan berupaya dalam menegakkan setiap peraturan dan hukum untuk
memberantas kasus ini, khususnya Pengadilan Negeri Klaten. Dan mungkin saja setiap
usaha mereka bisa meminimalisir tindak pidana ini di daerah itu. Hukum positif dan syariat
Islam sudah jelas tidak akan bisa disandingkan, karena dasar dan sumbernya saja sudah
berbeda. Meskipun dasar dan teorinya berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama,

yaitu untuk menciptakan lingkungan hidup di masyarakat yang beradab, berakhlaq, dan
sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran,
walapun fqh jinayat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah Klaten,
akan tetapi para aparat hukum harus mendalami ilmu pidana dalam syariat Islam guna
menaati sayriat Islam, karena sesungguhnya jika tidak bisa untuk melakukan semuanya,
maka tidaklah ditinggalkan semuanya, paling tidak sudah berusaha untuk menaatinya.
Maka para penegak hukum hendaknya memiliki pengetahuan yang integral antara hukum
Islam dan hukum positif. Dan penulis berharap semoga kajian ini menambah khazanah
ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca seluruhnya.
Kata Kunci: Khamr, Hukuman Peminum Khamr