Pengaruh Peranan Wanita Dalam Keluarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Kota Palembang

November 13 2019 | Published by JHWW

Pengaruh Peranan Wanita Dalam Keluarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Kota Palembang

 

Iftitah Utami, M.Sy Fakultas Syariah dan Hukum

email: iftitahutami@radenfatah.ac.id

 

ABSTRAK

 

 

Persoalan waris terkadang menjadi konflik di masyarakat karena beberapa ahli waris tidak mau menerima atas pembagian waris yang telah ditentukan sesuai furudhul muqaddarah, di dalam furudhul muqaddarah sudah jelas bagian-bagian ahli waris, lain halnya dengan pembagian waris dengan hukum adat yang mana pembagian waris dilakukan melalui proses peralihan dari keturunan keluarga. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama kelas I A Palembang tentang Pengaruh  Peranan  Wanita Dalam Keluarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Kota Palembang dan Bagaimana Pandangan Masyarakat Kota Palembang tentang Pengaruh Peranan Wanita Dalam Keluarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Kota Palembang.

Metode Penelitian dalam Penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian Yuridis Empiris. Dari penelitian Yuridis Empiris dalam penelitian ini difokuskan pada Penelitian terhadap Identifikasi Hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi Objek penelitian.

Temuan Penelitian ini adalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang tentang Pengaruh Peranan Wanita terhadap Pembagian Waris bagi Masyarakat Kota Palembang adalah Pengadilan tetap menentukan sesuai ketentuan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pandangan Masyarakat Kota Palembang tentang Pengaruh Peranan Wanita terhadap Pembagian Waris bagi Masyarakat Kota Palembang adalah Pengaruh peranan wanita dalam hal pembagian waris sebenarnya secara adat Palembang tidak ada peran, namun ikut saja, namun dengan perkembangan zaman maka ada perubahan namun tidak pernah mendapat bagian lebih dari wanita tapi yang ada itu sama rata karena kesepakatan sesama ahli waris dengan alasan yang bisa diterima.

 

Kata Kunci: Pengaruh, Peranan Wanita, Harta Warisan

 

ABSTRACT

 

The problem of inheritance sometimes becomes a conflict in the community because some heirs do not want to accept the distribution of inheritance that has been determined according to furudhul muqaddarah. the process of transition from family descent. The problem in this research is how the views of Palembang A Class A Religious Court Judges about the influence of the role of women in the family on the distribution of inheritance for the people of Palembang City and how the views of the people of the city of Palembang about the influence of the role of women in the family towards the distribution of inheritance for the people of Palembang.

The research method in this study is this study using legal materials obtained from the results of Empirical Juridical research. From the Empirical Juridical research in this study focused on Research on Legal Identification, this research is analytical descriptive, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research.

The findings of this study are the views of the Palembang City Class I A Religious Court Judges on the Effect of the Role of Women on the Division of Inheritance for the People of Palembang City that the Court still determines according to the provisions of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Palembang City Community's View of the Effect of the Role of Women on the Division of Inheritance for Palembang City Communities is the influence of the role of women in terms of the distribution of inheritance. In fact, Palembang custom does not have a role, but to take part, but with the times there has been a change but never got more share of women but they are equally equal because of the agreement of fellow heirs for acceptable reasons.

 

Keywords: Influence, Women's Role, Inheritance

 

امللخص

 

إن مشكلة املرياث تتحول أحيا اًن إىل صراع يف اجملتمع ألن بعض الورثة ال يريدون قبول توزيع املرياث الذي مت

حتديده وفاقا لفوضول املقدرة. عملية االنتقال من أصل األسرة. املشكلة يف هذا البحث هي كيف حتكم آراء

ابليمبانج من الدرجة األوىل حمكمة دينية حول أتثري دور املرأة يف األسرة على توزيع املرياث ألهايل مدينة ابليمبانج وكيف آراء أهل ابليمبانج حول أتثري دور املرأة يف األسرة حنو توزيع املرياث ألهل ابليمبانج

طريقة البحث يف هذا البحث هي هذه الدراسة ابستخدام مواد قانونية مت احلصول عليها من نتائج البحث القانوين

التجرييب. من البحث القانوين التجرييب يف هذه الدراسة اليت ركزت على البحث يف حتديد اهلوية القانونية ، يعترب

هذا البحث وصفياا حتليلياا ، والذي يكشف عن التشريعات املتعلقة ابلنظرايت القانونية اليت هي موضوع البحث. النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هي آراء قضاة احملكمة الدينية يف ابليمبانج من الدرجة األوىل حول أتثري دور املرأة يف تقسيم املرياث ألهايل مدينة ابليمبانج اليت ال تزال احملكمة حتددها وفاقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وجمموعة القانون اإلسالمي .)KHI( نظرة جمتمع ابليمبانج إىل أتثري دور املرأة يف تقسيم املرياث جملتمعات مدينة ابليمبانج هو أتثري دور املرأة من حيث توزيع املرياث ، يف الواقع ، ليس للعادات ابليمبانج دور ، ولكن للمشاركة

، ولكن مع مرور الوقت كان هناك تغيري لكنهم متساوون بسبب موافقة زمالئهم الورثة ألسباب مقبولة.

 

 

الكلمات املفتاحية: التأثري ، دور املرأة ، املرياث

 

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dalam persoalan pembagian waris ada ketentuan masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1, hak waris laki-laki dalam al quran sudah jelas pembagiannya.

 

يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua orang anak perempuan.1

 

Dalam Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhori, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada ibnu mas’ud tentu dia akan mengatakan seperti itu pula”, kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.2

Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang laki-laki  seperdua harta, dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga, sementara bagi laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta.

Persoalan waris terkadang menjadi konflik di masyarakat karena beberapa ahli waris tidak mau menerima atas pembagian waris yang telah ditentukan sesuai furudhul muqaddarah, di dalam furudhul muqaddarah sudah jelas bagian-bagian ahli waris, lain halnya dengan pembagian waris dengan hukum adat yang mana pembagian waris dilakukan melalui proses peralihan dari keturunan keluarga.

 
   

 

1Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h.314-315)

2 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 40

 

TEMUAN PENELITIAN

 

 

  1. Pandangan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam menetapkan Pembagian Waris Wanita

 

Kedudukan wanita dalam masyarakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dewasa ini. Pada waktu ini Hukurn Waris dan Pewarisan yang menentukan "hak waris" dan "hak pemilikan" bagi wanita masih bersifat plural (majemuk). 'Kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia dewasa ini belum adanya Undang-Undang Huk um Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehubungan dengan belum adanyct Undang Undang tersebut, di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan sebagai berikut:

  1. Hukum Kewarisan Adat
  2. Hukum Kewarisan Islam
  3. Hukum Kewarisan menurut Undang Undang Hukum Perdata

Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dan melegalisasi hukum Islam sebagai hukum nasional yang harus diterapkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Upaya pembaharuan yang paling siginifikan, meski wadah hukumnya masih terus diperdebatkan adalah dikeluarkannya KHI. Melalui KHI, beberapa aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan Islam diperbaharui, sambil beberapa aturan lainnya dipertahankan.

Mengenai kewarisan, KHI secara umum mengambil doktrin fikih tradisional dan merujuk pada nash-nash al-Quran yang relevan, misalnya memberikan anak laki-laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua anak perempuan, dan mempertahankan aturan ‘ashabah bahwa saudara laki-laki yang terdekat mendapatkan sisa.3 Namun, dipengaruhi adat dan norma-norma setempat, KHI memperkenalkan aturan-aturan lain, seperti sistem ahli waris pengganti dan wasiat wajib yang tidak ditemukan di mana pun dalam kitab-kitab fikih. Sistem ahli waris pengganti digunakan untuk menyelesaikan masalah cucu-cucu yatim, yang orangtuanya telah wafat mendahului kakek mereka atau orangtua dari ayah atau ibu mereka sendiri.4 Menurut sistem waris Islam klasik, cucu-cucu yatim

 
   

 

3Lihat KHI, pasal 176-180

4 Lihat KHI, pasal 185.

 

terhijab atau terhalang dalam harta waris kakek-kakek mereka. Semua mazhab Sunni sepakat bahwa seorang cucu yatim tidak memiliki hak terhadap bagian dari kakek atau neneknya jika ada anak (laki-laki) dari si mayat (kakek) yang masih hidup.5 Mengikuti aturan ini, sebagian negara Muslim mengatur bahwa para ahli waris yang meninggal lebih dulu dan ahli waris atau keturunan mereka tidak menerima bagian waris selagi ada anak laki-laki yang masih hidup. Namun, kemudian aturan ini diyakini menimbulkan masalah bagi umat Islam.6

Aturan lain yang nampak diperbaharui dalam KHI adalah aturan terkait dengan bagian saudara yang menurut fiqh hanya dapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam pandangan para ‘ulama anak yang dimaksud dalam al- Quran adalah anak laki-laki. Pengaruh dari pandangan ini adalah bahwa saudara dapat memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak, yaitu anak laki-laki. Pemahaman lainnya yang sejalan adalah bahwa jika pewaris meninggalkan anak atau hanya anak perempuan, saudara dapat memperoleh kewarisan. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki, saudara tertutup dan tidak berhak atas harta waris. Kesimpulannya adalah jika anak laki-laki mempunyai kedudukan menghijab saudara, anak perempuan tidak, dan anak perempuan akibatnya harus berbagi harta warisan dengan saudara, jika mereka bertemu dalam sebuah kondisi waris mewaris.

Para ulama Indonesia rupanya melihat aturan dalam fiqh ini agak bias jender. Lewat sebuah pasalnya, 182, para penyusun KHI mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak. Seperti dalam al-Quran, KHI menyatakan bahwa saudara hanya akan memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak. Bedanya, jika anak yang disebutkan dalam al-Quran dijelaskan lagi oleh pandangan para ‘ulama terutama sunni, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan walad adalah anak laki-laki

Berdasarkan Pasal 174 (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kemudian pada Pasal

 
   

 

5 Lihat Wahbah Zuhayly, Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu, 7699.

6 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity, 97.

 

175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Jadi yang Namanya Pembagian waris itu bisa dilakukan setelah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai, kemudian apabila ada hutang piutang juga harus diselesaikan, lalu menyelesaikan wasiat pewaris, barulah bisa membagi harta warisan di antara ahli waris. Berarti yang dinamakan waris itu bukan hanya harta peninggalan si pewaris namun hutang juga adalah waris yang mana harus diselesaikan dahulu kepengurusannya baru dibagi kepada ahli waris.

Menurut ibu Fadhlun Hakim Agama Kelas I A Palembang Pengaruh besar peranan wanita dalam kewarisan islam, justru wanita mendapat bagian kecil daripada laki-laki, kecuali jika ada alasan lain misalnya memelihara ibunya atau karena kesepakatan sehingga pembagian disamaratakan. Secara peraturan formil tidak ada tapi secara kekeluargaan itu ada.7

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa semua ketentuan dalam KHI diterapkan dengan baik oleh para hakim. Beberapa keputusan nyatanya menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus mereka, para hakim tingkat pertama, menyimpang dari KHI dan malah mengacu pada kitab-kitab fikih. Mereka nampak tidak khawatir bahwa keputusan-keputusan mereka akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terdapat beberapa alasan kenapa mereka cenderung merujuk fikih dan meninggalkan KHI. Selain untuk mengakomodir kepentingan umum di mana banyak hakim berpendapat bahwa penyimpangan dari aturan- aturan yang terdapat dalam KHI kadang diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan umum atau untuk menjamin adanya keadilan bagi pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam satu kasus, kenyataan bahwa mereka tidak sependapat dengan aturan-aturan yang ada dalam KHI merupakan salah satu alasan mengapa mereka dalam kasus-kasus tertentu, tidak sepenuhnya

 
   

 

7 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Fadlun, pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 jam 09.00

 

menerapkan beberapa aturan dalam KHI, Khusus terkait aturan kewarisan, terdapat beberapa contoh yang menarik untuk dicermati dan didiskusikan.

 

Waris ada dua:

  1. Penetapan waris, adalah untuk menentukan ahli waris seperti mau urus deposito, sertifikat tanah dalam mau membalikkan
  2. Sengketa waris, tidak ada kesepakatan dalam ahli waris terhadap pembagian waris dikuasai oleh satu pihak, padahal sudah dilakukan musyawarah, penengah, tapi tidak selesai jadi diurus ke Pengadilan dalam hal

 

Terdapat perbedaan antara Penetapan waris dengan sengketa waris, Penetapan waris itu tidak bersifat sengketa yang mana hanya menentukan ahli warisnya umtuk kepengurusan dalam pengelolaan harta seperti membalikkan nama di deposito, surat-surat rumah, akta tanah dan lain-lain. Sedangkan sengketa waris yaitu memang benar-benar tidak ada kesepakatan antara ahli waris karena tidak puas dengan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah keluarga.

Menurut ibu Maisunah Hakim Pengadilan Agama kelas I A Palembang bahwa Kasus sengketa waris dalam persidangan tidak yang ditemukan jika yang memenangkan wanita, semua tergantung pembuktian dan alasan serta ketentuan Undang-undang yang berlaku. Jadi Pengadilan tetap menentukan sesuai ketentuan hukum islam yaitu 2: 1 antara laki-laki dan wanita, sehingga wanita tidak bisa mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki. Jadi wanita itu tidak ada pengaruh besar dalam pembagian waris.8

Lain halnya jika itu kasus harta Bersama maka pembagiannya dibagi dua dahulu baru kemudian dibagi lagi dengan hukum islam sebagaimana ketentuan pembagian ahli waris, misalnya jika ada anak maka suami mendapat seperempat dan istri mendapat seperdelapan, namun apabila tidak memiliki anak maka suami mendapat setengah dan istri mendapat seperempat.

Kemudian Hermanto juga berpendapat bahwa perihal Pembagian waris di Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam dan Kompilai Hukum Islam, di Luar itu berdasarkan kesepakatan para pihak ahli waris apakah dibagi berdasarkan

 
   

 

8 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Maisunah, pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 jam 09.00

 

ketentuan hukum islam atau kesepakatan keluarga. Hakim dapat mengambil Kebijakan lain jika terjadi sengketa sesama ahli waris.

 

Contoh kasus tentang pembagian harta bersama, yang sempat menjadi berita besar di media massa pada pertengahan tahun 2005 adalah kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya Afin. Gugatan cerai Hughes dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. PA menetapkan bahwa pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang dikumpulkan suami isteri ketika terikat perkawinan adalah 50:50. Atas ketetapan itu, Hughes naik banding karena menurutnya harta yang dianggap Afin sebenarnya harta milik Hughes sendiri. Selain itu, selama perkawinan Hughes merasa telah bekerja lebih keras, sedangkan Afin hanya bertindak sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah.9 Menurut peraturan yang berlaku, manajer berhak 10 persen (10%) dari honor yang diperoleh klien (Kompas, 27 Juni 2005). Kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang berkait dengan masalah pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian. Dengan meningkatnya angka perceraian, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diprediksi bakal mendorong terjadinya sengketa- sengketa baru berkenaan dengan masalah pembagian harta bersama.

 

 

Dalam banyak kasus, pesoalan pembagian harta bersama ini seringkali tidak memenuhi rasa keadilan pada salah satu pihak, khususnya bagi pihak mantan isteri. Yang memprihatinkan, kebanyakan anggota masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang isu ini. Terutama di kalangan perempuan yang mengalami perceraian. Alhasil, banyak sekali ditemukan praktik monopoli atas harta bersama pasca perceraian oleh pihak mantan suami. Pada sisi pihak perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta gono-gini karena posisi mereka yang lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itulah, kita perlu mencermati realitas ini lebih seksama. Dalam suatu gugat cerai yang diajukan pihak isteri selaku Penggugat –yang kemudian dijadikan obyek kajian dalam tulisan ini– terhadap suaminya selaku Tergugat, telah dimohonkan pula pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan Penggugat. tersebut, termasuk telah pula memutuskan bagian masing-masing atas harta bersama atau harta gono-gini. Karena tidak segera dilaksankan secara suka rela oleh pihak Tergugat (suami), Pihak

 

 
   

 

9 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta, Visimedia, 2008,

hlm.1

 

Penggugat (isteri) pun mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.10

Bila kita lihat dari kasus tersebut bahwa kebanyakan masyarakat masih banyak belum mengetahui tentang hukum pembagian waris dalam islam, dan kemudian juga tidak bisa diselesaikan juga melalui musyawarah sehingga mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Pentingnya musyawarah dalam keluarga mengingat sensitifnya terkait pembagian harta ini memicu akan munculnya perang saudara karena tidak menemukan titik temu kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, sehingga masalah tersebut berlarut-larut sampai ke keturunan di bawahnya. Kalua di pengadilan agama sudah jelas bahwa harta Bersama dibagi 50:50 terlebih dahulu barulah kemudian dibagi kembali sesuai ketentuan hukum islam berdasarkan furudhul muqaddarah. Furudhul muqaddarah yaitu pembagian ahli waris yang telah ditentukan jumlahnya, khususnya dalam hal ini apabila ada anak maka suami mendapat bagiannya seperempat dan istri mendapat seperdelapan, lalu apabila tidak memilik anak maka suami mendapat bagian setengah dan istri mendapat bagian seperempat. Bisa saja seorang mendapat bagian lebih jikalau keduanya musyawarah keluarga, namun jika tetap ingin diselesaikan ke pengadilan maka pengadilan tetap mengaju kepada ketentuan hukum yang sudah berlaku. jika ada perjanjian pranikah maka dalam hal pembagian harta maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat baik itu secara tertulis maupun lisan yang mana juga disaksikan oleh saksi yang berada saat itu.

Selanjutnya dalam pembagian waris oleh pengadilan itu biasanya harta waris itu diuangkan agar mudah dalam melaksanakan pembagiannya, namun Pengadilan dalam pembagiannya atau eksekusi langsung ke lapangan sangatlah jarang. Pembagian pun harus secara sukarela kalua tidak maka dilakukan secara paksa.

Setelah itu perihal anak angkat dan anak murtad juga bisa mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah yaitu tidak lebih dari 1/3 harta warisan, lebih dari itu maka harus seizin ahli waris dan disebut hibah, jadi anak angkat dan anak murtad disini bukan sebagai ahli waris namun menerima sebagai wasiat dari si pewaris. karena dalam islam sebagaimana sabda Rasulullah bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

Dalam KHI terdapat pasal-pasal yang berisi ketentuan tentang orang-orang yang menurut hukum waris tidak bisa menerima warisan atau tidak berhak

 

 
   

 

10 Ibid, h.4

 

mendapatkan warisan, tetapi mereka bisa mendapatkan harta peninggalan melalui putusan pengadilan atau melalui wasiat. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 209 tentang anak angkat atau bapak angkat. Dalam pasal 185 KHI disebutkan:

  1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal
  2. Bagian bagi ahli pewaris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang

 

Pasal 173 KHI yang merupakan pengecualian dalam persoalan ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan dalam pasal 185, disebabkan putusan hakim karena dipersalahkan melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan menfitnah.

 

Pasal tersebut adalah:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; kedua, dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman berat.

 

Adapun pasal 209 KHI tentang anak angkat atau bapak angkat berbunyi:

  1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak
  2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajiban sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

 

Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa apabila dalam suatu persoalan terdapat kemaslahatan dan kemadaratan, maka lebih baik menghindari kemadaratan tersebut dibandingkan mengambil kemaslahatan. Pewarisan sepihak memunculkan maslahat di mana harta umat Islam bertambah dan sekaligus memunculkan madarat, yaitu menimbulkan kebencian terhadap agama Islam.

 

Berdasarkan kaidah ini tindakan yang harus dilakukan dan lebih baik adalah meniadakan pemawarisan sepihak karena menimbulkan kemadaratan.

 

2.       Pandangan Masyarakat Kota Palembang dalam menetapkan Pembagian Waris Wanita secara adat

 

Hukum kewarisan adat mengenal tiga sistem kewarisan, individual, kolektif dan mayorat. sistem kewarisan individual adalah para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta peninggalan dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. kebaikan dari sistem ini adalah kepemilikan harta secara pribadi. para ahli waris dapat bebas menguasai dan mempergunakan sesuai kebutuhan masing- masing tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. sistem ini berlaku di lingkungan masyarakat batak, jawa, sulawesi dan lain-lain.

Sistem kewarisan kolektif adalah para ahli waris mewarisi harta peninggalan secaara keloktif. harta peningalan tidak dibagi secara perorangan. kebaikan dari sistem ini adalah bila fungsi harta kekayaandiperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. kelemahannya yaitu menimbulkancara berpikir yang sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja. sistem kewarisan mayorat adalah adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah besar harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. sistem ini ada dua macam, mayorat laki-laki seperti yang berlaku di masyarakat lampung dan mayorat perempuan (tunggu tubang), seperti yang berlaku di semndo, sumatera selatan.

Sistem kewarisan mayorat pada dasarnya merupakan sistem kewarisan kolektif juga, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertindak sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan orang tua, ayah atau ibu.kebaikan sistem ini tereletak kepada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukanorang tua untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.

 

kelemahannya akan tampak bila anak tertua ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaanorang tuanya itu.11

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oelh persekutuan hukum adat itu sendiri. beberapa persekutuan tersebut diantaranya adalah persektuan genealogis,dalam perseketuan ini anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. selanjutnya persektuan teritorial, dalam persekutuan ini anggota-anggotanya merasa terikat satu sama  lain karena mereka bertepat kedudukan yang sama di suatu daerah, persekutuan semacam ini gampong di aceh. yang ketiga persekutuan hukum yang terebentuk karena teritorial adn genealogis. ini terdapat di beberapa daerah, seperti di mentawai disebut uma, di minangkabau disebut nagari, dan di batak disebut kuria atau huta.

Pada dasarnya masyarakat Kota Palembang itu masih mengacu pada Hukum Islam, namun seiring perkembangan zaman sejak adanya emansipasi wanita maka posisi wanita dalam hal tanggung jawab atau perannya itu sama sehingga dengan kemajuan hal tersebut maka wanita terkadang menuntut karena ketidakadilan dalam pembagian waris, ia berpandangan bahwa dia yang lebih banyak peran dalam keluarga. Padahal dalam hokum islam sudah jelas bagian laki-laki dan perempuan itu 2:1. Maka dibutuhkan kesukarelaan masing-masing jangan sampai adanya perang saudara.

Menurut Pak Kemas Ari Panji selaku orang asli Palembang berpendapat ada dua macam pembagian waris yaitu langsung dibagi dan tidak, dikatakan langsung dibagi adalah jikalau ada wasiat dari si pewaris baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis yang disaksikan juga oleh beberap saksi. Kemudian yang tidak langsung dibagi maka disesuaika dengan ketentuan hokum islam atau juga dengan kesepakatan keluarga.12

Pengaruh peranan wanita dalam hal pembagian waris menurut beliau sebenarnya secara adat Palembang tidak ada peran, namun ikut saja, namun dengan perkembangan zaman maka ada perubahan namun tidak pernah mendapat bagian lebih dari wanita tapi yang ada itu sama rata.

 

 
   

 

11  soerjono soekanto, hukum adat indonesia (jakarta: rajgrafindo persada, 2008), h.260

12  Wawancara dengan pak kemas ari panji, pada hari senin, 14 oktober 2010 jam 13.00

 

Terkadang yang kita ketahui saja di masyarakat kita bahwa waris itu hanyalah harta peninggalan si pewaris, namun pada hakikatnya hutang adalah  juga waris yg ditinggalkan oleh si pewaris yang mana harus segera diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris baru;ah bisa dilaksanakan pembagian ahli waris, namun jika dibagi terlebih dahulu warisnya ketimbang membayar hutang dulu maka akan terjadi keributan antara ahli waris perihal hutang piutang si pewaris.

Kemudian perihal pembagian harta ada yang dibagi masih dalam bentuk harta dan ada juga diuangkan agar mudah dalam hal pembagiannya, namun dalam adat Palembang ada istilah dileboni atau dibayari oleh salah satu ahli waris yang lebih mampu dibandingkan ahli waris lainnya sehingga dia membayar rumah tersebut kemudian baru dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau sesuai kesepakatan keluarga. Terjadinya dileboni itu biasanya karena faktor sejarah, sayang atau social dan juga kesepakatan oleh semua pihak, karena bagi mereka Rumah yang turun temurn sayang dijual ke orang lain dan lebih baik dileboni oleh keluarga sendiri.

Dampak negatif dalam praktek pembagian waris adalah adanya intervensi pihak ketiga atau yang memberi nasehat sehingga terkontaminasi yang mana tadinya setuju dengan kesepakatan Bersama lalu berubah pikiran karena intervensi, makanya dalam rapat keluarga dalam hal ini tentang pembagian waris semestinya hanya keluarga inti saja yang hadir dan tidak dihadiri oleh keluarga ipar baik dari sebelah suami maupun istri agar tidak ada pengaruh luar yang mengakibatkan dampak negatif tadi sehingga dapat menimbulkan perang saudara karena tidak puas dengan pembagaiannya tadi.

Menurut Masayu Aisyah, beliau mengatakan pada umumnya waris adat Palembang itu sama saja dengan adat daerah lain, seorang wanita biasanya diwarisi filosofi-filosofi atau nasehat, petuah-petuah yang secara turun temurun yaitu tanpa harus ada pembagian khusus. dalam pembagian waris tersebut yang paling utama adalah berdasarkan hukum Islam tetapi musyawarah dan mufakat juga digunakan dalam menentukan pembagian waris.

Dari sudut pandang Masayu Aisyah artinya praktek pembagian waris adat kota Palembang itu tetap berdasarkan hukum Islam, sama seperti pendapat Kemas Ari Panji bahwa pembagian waris adat kota Palembang berdasarkan hukum Islam namun juga bisa ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. artinya seorang wanita sudah dibekali petuah-petuah yang secara turun temurun

 

diwarisi oleh sesepuh agar menerima keputusan musyawarah yang dilakukan karena dalam sudah jelas bahwa pembagian waris antara seorang laki-laki dan wanita itu adalah 2:1. lain halnya jika ada alasan lain yang dapat mengubah keputusan tersebut misalnya karena pemeliharaan terhadap keluarga. dan pada akhirnya pembagiannya disamaratakan.

Selanjutnya menurut Habib Ahmad Syukri, Persoalan Waris di Kota Palembang adalah adat Melayu yang mana masih mengacu pada Hukum Islam dan selebihnya jika ada kesepakatan masing-masing pihak ahli waris maka bisa dibagi sesuai kesepakatan keluarga.

Kemudian Menurut Ahmad ar-Royyan Rasyid terkait waris wanita praktiknya tetap mengacu pada Hukum Islam, dan masalah kesepakatan di luar ketentuan hukum Islam itu lain lagi persoalannya bukan perihal waris Hukum Islam.

Menurut ibu Fauziah masalah pembagian waris wanita pada dasarnya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum islam, kemudian jika ada perselisihan dalam keluarga dapat juga dilakukan pembagian waris melalui kesepakatan sesama ahli waris.

Pada masyarakat Tionghoa di Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi ahli waris adalah anak Laki-laki Tertua atau Sulung, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pewaris. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I diatur sebagai berikut :13

  1. Perolehan anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah (1:1/2).
  2. Perolehan janda (orang tua yang ditinggal) dipersamakan dengan perolehan anak perempuan adalah setengah (1/2).
  3. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin
  4. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah atau mengurus harta warisan

 

 

 

 

 
   

 

13 Willy Yuberto Andrisma, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

 

Dari tulisan tersebut di atas sangatlah jelas metode pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, dengan menempatkan dominasi anak tertua laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut diatas dapat disimpangi. Penyimpangan yang dimaksudkan antara lain dimungkinkan apabila diketahui secara umum bahwa anak laki-laki memiliki sifat tabiat jelek, cacat mental atau sebab lainnya yang sekiranya tidak berkenan bagi pewaris, disinilah letak alkulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I,

Menurut Pak Burhan Dosen ahli waris UIN Raden Fatah Palembang terkait pembagian waris kalau ada kesepakatan ahli waris di luar ketentuan hukum islam itu bisa saja dilakukan dengan alasan misalnya seorang laki-laki tersebut lebih kaya dari ahli waris yang lainnya, atau juga karena memelihara ibunya sehingga membutuhkan banyak biaya untuk perawatan.

Untuk praktik pembagian waris itu diuangkan atau dinilai harganya agar lebih mudah dalam pembagiannya khususnya dalam hal ini bagi yang menyelesaikan permasalahan waris ke Pengadilan, namun bagi yang menyelesaikannya secara adat itu tergantung kesepakatan keluarga apakah pembagiannya berdasarkan harta yang ada atau diuangkan

 

KESIMPULAN

 

 

Berdasarkan Temuan Penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang tentang Pengaruh Peranan Wanita terhadap Pembagian Waris bagi Masyarakat Kota Palembang adalah Pengadilan tetap menentukan sesuai ketentuan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pembagian waris dibagi 2: 1 antara laki-laki dan wanita, sehingga wanita tidak bisa mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki. Jadi wanita itu tidak ada pengaruh besar dalam pembagian waris, Pengaruh besar peranan wanita dalam kewarisan islam tidak ada, justru wanita mendapat bagian kecil daripada laki-laki, kecuali jika ada alasan lain misalnya memelihara ibunya atau karena kesepakatan sehingga pembagian disamaratakan. Secara peraturan formil tidak ada tapi secara kekeluargaan itu ada
  2. Pandangan Masyarakat Kota Palembang tentang Pengaruh Peranan Wanita terhadap Pembagian Waris bagi Masyarakat Kota Palembang adalah Pengaruh peranan wanita dalam hal pembagian waris sebenarnya secara adat Palembang tidak ada peran, namun ikut saja, namun dengan perkembangan zaman maka ada perubahan namun tidak pernah mendapat bagian lebih dari wanita tapi yang ada itu sama rata karena kesepakatan sesama ahli waris dengan alasan yang bisa diterima misalnya karena memelihara ibunya atau saudara-saudaranya, sehingga Pembagian waris bisa dilakukan di luar ketentuan Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum

 

2.       Saran

 

 

Perlu kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang dapat mengatur tentang penyelesaian-penyelesaian konflik adat di Kota Palembang, agar konflik dalam tatanan hukum adat tidak mengundang pertentangan antara hukum adat dan hukum positif.

 

DAFTAR REFERENSI

Abd ar-Rahîm al-Kasyki, al-Miras al-Muqaran, Cet. III (Bagdad: Mansyûrât Dar an-Nazir li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr, 1969)

 

Ahmad ar-Razi al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)

Ali, Mohammad Daud .“Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993

 

Ali, Zainuddin Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010) Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010

 

Ash-Shabuni, Muhamamd Ali 1988. Hukum Waris dalam Syari'at Islam, Deponegoro, Bandung

 

Basyir, Ahmad Azhar, 1982. Fiqh Mawaris, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

 

Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity, 97. http://pa-palembang.org

Kompilasi Hukum Islam dalam Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah University Press, 2017), h. 263

 

Kompilasi Hukum Islam dalam Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

 

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008)

 

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)Al Qayubi dan Al Umairah, Hasyiatani ‘ala Minhajit Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, tt)

 

Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005

Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islâm, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia

 

Nurlaelawati, Euis. Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung, (Yogyakarta: Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433

 

Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum kewarisan Islâm di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahman, Fathur, 1982. Ilmu Waris, al-Ma'arif, Bandung.

 

Ridwan Setiawan, Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Vol. 09 No. 01 2012

 

Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah, (Beirut: Darul Kitab al-Arobiyyah, tt)

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia (jakarta: rajgrafindo persada, 2008) Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat

Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta, Visimedia, 2008

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Fadlun, pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 jam 09.00

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Maisunah, pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 jam 09.00

 

Wawancara dengan pak kemas ari panji, pada hari senin, 14 oktober 2019 jam 13.00 Wawancara dengan pak Hermanto Makusin, pada hari senin, 14 oktober 2019 jam 13.00 Wawancara dengan Ibu Masayu Aisyah, pada hari Rabu, 16 oktober 2019 jam 15.30 Wawancara dengan Ibu Fauziah, pada hari Rabu, 16 oktober 2019 jam 13.00 Wawancara dengan Ibu Ramiah Lubis, pada hari 15 oktober 2019 jam 10.00

Wawancara dengan pak Ahmad ar-Royyan Rasyid, pada hari Rabu, 1 oktober 2019 jam 14.30 Wawancara dengan pak Muhammad Burhan, pada hari selasa, 15 oktober 2019 jam 09.00 Wawancara dengan pak Ahmad Syukri, pada hari senin, 14 oktober 2010 jam 13.00

Willy Yuberto Andrisma, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

Yunus, Wanita Dan Hak Waris , Serta Hak Pemilikan Menurut Hukum Positif Diindonesia,

Vol 18, No 5 (1988),

 

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Zuhayly, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu, 7699.