KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING SEHUBUNGAN DENGAN INKONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Main Article Content

Ferdinand Jason
David Tan

Abstract

Foreign Investment or commonly referred to as PMA is an investment activity carried out by foreign investors with the aim of being able to expand business or business in a country territory. In this case, the Indonesian government is trying to improve the investment climate in Indonesia by presenting the Job Creation Law. The existence of the Employment Creation Law has created a number of contradictions with the laws and regulations. This normative juridical research will discuss legal certainty for foreign investment in relation to the constitutional work creation law. This study aims to determine the basis and reasons for the formal examination of the Job Creation Act in the Constitutional Court, as well as to determine legal certainty for PMA. The results of the study indicate that legal certainty for PMA is currently a problem, so that the government plays an important role in making policies that do not harm the parties.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jason, F., & Tan, D. (2022). KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING SEHUBUNGAN DENGAN INKONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. UNES Law Review, 4(3), 367-382. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240
Section
Articles

References

Anisa, A. (2021). Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 12(1), 172-190., hlm 186.
Asyari, H. (2017). Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 81-96., hlm 84.
Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 7(6), 19-24., hlm 20.
Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis, 1(2)., hlm 178.
Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 4(2), 59-75., hlm 60
Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2)., hlm. 3.
Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. MBIA, 18(3), 49-66., hlm. 53
Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 7(1), 150-164., hlm 150.
Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Jurnal Darma Agung, 28(1), 64-71., hlm 66.
Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 21(1)., hlm 65.
Mahanani, E. (2020). Diktat Bisnis Internasional ke III., hlm 2.
Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 67
Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. Jurnal Hukum Positum, 6(2), 254-272., hlm 254.
Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2)., hlm 157.
Meilani, H. (2019). Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya. Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11., hlm 20.
Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. Padjadjaran Journal of Law, 1(3)., hlm 629.
Puru, F. (2014). PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PENANAM MODAL DI INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM, 2(1)., hlm 17.
Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 125-135., hlm 133.
Sipangkar, L. M., & Utara, H. A. M. S. (2018). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council). Dari Redaksi, 235., hlm 237.
Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 7(1)., hlm 52.
Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 7(1), 150-164., hlm 152.
Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 125-135., hlm 128
Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 7(1)., hlm 52.
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 1(1), 13-22., hlm 15.
Hariningsih, S. (2018). Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 595-602., hlm 597.
UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, diakes pada 12 Februari 2022.
MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakes pada 12 Februari 2022
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 Tentang Daftar Negatif Investasi
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal