IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO.32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN
Main Article Content
Abstract
In Indonesia, which is a country that upholds Human Rights (HAM), prisons generally consist of general and elderly inmates, therefore the existence of prisoners who can be said to be elderly has a meaning which is someone who has passed the age of 60 years, so the government make a breakthrough for how elderly prisoners are treated because elderly prisoners are people whose rights of independence are revoked by the court and the inmates can be said to have physical, mental, and social conditions that have started to decline or are no longer healthy can be said to be susceptible to disease , so that the government issued Permenkumham No. 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Prisoners with the existence of this regulation, it is hoped that the implementation or application of all prisons in Indonesia can be carried out properly where the treatment of elderly inmates consists of: providing assistance to get access to justice; recovery and development of social functions; maintenance and improvement of the health status of elderly prisoners who have begun to decline; and protection of security and safety.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Devita Purba Nita (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Jurnal Sosiatri-Sosiologi 7 (1); 1-17
Rumadan Ismail (2013). Probelm Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorinntasi Tujuan Pembidaan. Jurnal Hukum dan Peradilan 2(2); 263-275
Akib Haedar (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik 1(1); 1-11
Sandy Avianto Andre, Wijaya Endra (2020). Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana. Jurnal USM Law Review 3(2); 344-364
Herman,Bakir (2007), Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan. Bandung: Refika Aditama.
Albi,Anggito (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Cv Jejak.
Heather,Schoenfeld (2018). Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration Chicago: University of Chicago Press.
Permenkumham no 32 tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan