Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal di Surakarta
DOI:
https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.220Keywords:
Police, Legal Protection, SurakartaAbstract
Technology and information are currently experiencing developments in carrying out activities in all fields with the help of technology. One of them is that online-based lending has not only positive but negative impacts, namely online loan practice services that are not registered with the Financial Services Authority (OJK) or illegal online loans which are services that have caused many cases in society. Perpetrators of illegal online loans can be subject to article 32 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction law. However, even though there are legal regulations, cases of illegal online loans are still found in the field. The problem in this research is how is legal protection for consumers of illegal online loans and the obstacles faced in tackling illegal online loans. This type of research is empirical juridical where data is obtained from interviews and also from literature studies. Data collection techniques were carried out by interviews at the research location after obtaining the data and then the data were analyzed qualitatively. The results of this study are that legal protection is provided for consumers in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is contained in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection, while repressive legal protection is contained in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services.
References
Buku
Aris Prio Agus Santoso, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum (CV. Nakomu, 2021).
Aris Prio Agus Santoso, Pendekatan Sosiologi Hukum (K-Media, 2021).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987)
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004).
Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Bisnis (Mandar Maju, 2003).
Subekti, Hukum Perjanjian (PT Intermasa, 2001).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty, 1999).
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Rineka Cipta, 2005).
Jurnal
Adi Setiadi Saputra. Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia (2019) 5 Jurnal VeJ.
Agus Pribadiono. Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online (2016) Lex Jurnalica (Journal Of Law).
Agus Priyonggojati. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (2019) 2 Jurnal USM Law Review 2.
Darman. Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia (2019) Jurnal Manajemen Teknologi 18.
Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum (2014) 8 1.
E Santi, B Budiharto, & H Saptono. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) (2017) Diponegoro Law Journal.
Erwin Hari Sentoso. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal (2020) 1.
Fathul Mu’in et al. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (2021) 2 Jurnal Hukum Malahayati 1.
Muhammad Erieq MA. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online (2019).
Muhammad Shidqon Prabowo & Nurma Fatmawati. Belanja Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999) (2020) 13 QISTIE 2.
Novita. Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian) (2020) 8 Jurnal Privat Law (1).
Rodes Ober Adi Guna Pardosi. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online (2020) Jurnal HAM
Sri Ayu Astuti. Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi (2020) 1 PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law) 1.
Syafrida Ralang Hartati. Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal) (2022) 4 Jurnal Hukum Kenotariatan 2.
Windy Sonya Novita. Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian) (2020) VIII Jurnal Privat Law.
Laman
Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. Available from: URL: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104- 297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah.(Diakses tanggal 18 Maret 2020)
Kompas, “Terjerat Utang Pinjol 12 Juta, Mahasiswa Ini Mengaku Awalnya Ingin Cari Modal", diunggah pada 10 Oktober 2021, (https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/171612578/terjerat-utang-pinjol-12-juta-mahasiswa-ini-mengaku-awalnya-ingin-cari.
Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjaman Online Ilegal. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-10-Entitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx, diakses tanggal 10 Agustus 2022
Suara Merdeka, Ribuan Pengaduan Investasi Bodong dan Pinjol di Jateng, Kota Semarang Tertinggi, diunggah 29 Juni 2022, (https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-043773635/ribuan-pengaduan-investasi-bodong-dan-pinjol-di-jateng-kota-semarang-tertinggi), diakses tanggal 2 September 2022
Perundang-undangan
Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Risma Dewi Hermawan, Aris Prio Agus Santoso, Kresna Agung Yudhianto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
